7 Fakta THR Tak Bisa Dicicil, Cek Aturan & Sanksinya

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, pembayaran THR tahun 2021 harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keyakinan. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK. 04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Umum Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

“Berdasarkan PP Bagian 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 tahun 2016 tentang THR bagi pekerja di perusahaan, pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja, ” ujar Ida.

  Baca juga: Program Pencairan THR PNS, Mari Siap-Siap Dapat Duit Segepok

Selengkapnya, Okezone telah merangkum beberapa fakta mengenai pencairan THR bagi pekerja/buruh pada perusahaan, Sabtu (17/4/2021).

1. Ini rincian besaran THR untuk pekerja/buruh

Bagi pekerja/buruh yang ada masa kerja 12 bulan secara terus menerus ataupun lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu kamar secara terus menerus invalid dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan perhitungan jumlah masa kerja semenjak 12 dikalikan 1 kamar upah.

  Baca juga: Sederet Sanksi bagi Perusahaan yang Telat dan Tak Bayar THR

Lalu bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan konvensi kerja harian, upah utama bulan dihitung berdasarkan periode kerjanya juga. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kegiatan 12 bulan atau bertambah, upahnya 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah dengan diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari umum keagamaan.

Tatkala itu, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja invalid dari 12 bulan, risiko 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama kala kerja.

2. Perusahaan dilarang mencicil THR tahun ini

Menaker Ida Fauziyah menegaskan bahwa pemberian THR kepada pekerja atau buruh tidak dicicil. “Pengusaha tidak boleh mencicil pembalasan THR kepada karyawan. THR harus diterima pekerja secara penuh sesuai haknya, ” ucap Ida dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (12/4/2021).

Dia mengatakan bahwa sebelumnya di tahun 2020, pemerintah telah mengizinkan pengusaha mencicil dan menunda pembayaran THR karena terdampak pandemi Covid-19. Tapi, kondisi tahun itu berbeda karena ekonomi sudah mulai pulih.