Kaidah Kabel Bawah Laut Untungkan Pengusaha hingga Kedaulatan Negara

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluatkan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 terkait penataan pipa atau kabel bawah laut . Keputusan ini pun memiliki banyak keuntungan bagi negeri, pelaku usaha dan pula masyarakat serta meliputi sisi ekonomi, kelestarian ekosistem bahar, hingga kedaulatan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembuat kecendekiaan sudah mulai menyosialisaikan Kepmen KP Nomor 14 Tarikh 2021 itu kemarin. Sosialisasi yang dihadiri Menko Marves Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tersebut berlangsung secara luring dan daring.

“Kepmen ini menjadi betul penting. Kenapa? Kami lihat melibatkan semua kementerian & lembaga. Kemudian ada kira-kira kata kunci di kian. Yang pertama dari bagian kedaulatan, kemudian aspek keekonomian, dan seterusnya, ” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Bagian Laut (PRL) KKP TB Haeru Rahayu di Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Baca Juga:   Tingkatkan Produktivitas, KKP Tebar 180 Ribu Benih Ikan di Jakarta Selatan

Tebe -sapaan TB Haeru- menjelaskan, regulasi penataan pipa dan kabel di bawah laut membuktikan keseriusan pemerintah melalui KKP dalam mengelola ruang laut dengan bijak. Kesemerawutan pipa dan kabel yang telah lama terjadi akhirnya mampu teratasi dengan adanya regulasi ini.

Sesudah Kepmen KP 14/2021 datang, KKP bersama kementerian & lembaga terkait kini menggodok bisnis proses perizinan mencari jalan di ruang laut. Targetnya dalam dua bulan kedepan proses bisnis sudah sempurna sehingga pemanfaatan ruang bahar bisa lebih optimal.

“Bijak itu artinya kombinasi antara keberlanjutan dengan tetap kita melihat ekosistem. Kemudian kita juga melihat kesejahteraan dengan kita pula mengupayakan keekonomian. Dua jalan ini harus kita coba jembatani supaya kita mampu mempersiapkan NSPK-nya sebaik barangkali, ” urai Tebe.

Berdasarkan Kepmen KP 14/2021 yang ditetapkan dalam 18 Februari tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) kini dilibatkan dalam proses bisnis perizinan. Kemhan berperan mengeluarkan security clearance yang menjadi rekomendasi pelaksanaan kegiatan pemasangan saluran maupun kabel bawah bahar.

Membaca Juga:   Atur Pipa dan Kabel Bawah Bahar, Menteri KKP: Ini Infrastruktur Strategis

Penetapan security clearance sebab Kemhan menegaskan bahwa negeri ingin menjamin kegiatan dalam bawah laut yang kaitannya dengan pipa maupun kabel, tidak mengancam kedaulautan negara.

“Dengan adanya pemetaan itu termasuk dengan segala prosesnya, tentu sekadar bahwa negara kita tidak begitu mudah dimasuki sebab negara lain. Jadi daripada proses awal ada jalan perizinannya, dalam pelaksanaan pula ada kontrolnya, sampai nanti dengan akhir sesuai tak dengan persetujuan yang kita berikan, ” ungkap Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason.