Karakter Usaha Lokal Diminta Gercep Gaet Investor Global

JAKARTA – Wakil Pemimpin Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai pemerintah perlu memberikan dukungan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal guna menangkap peluang investasi di sektor perubahan dan teknologi.

Faktor sumber daya bani adam (SDM) ditengarai menjadi satu diantara kendala Tesla Inc batal masuk Indonesia, selain tentunya soal iklim perpajakan dengan belum kondusif.

  Menyuarakan juga: Gebrakan Menko Airlangga: Bikin 3 Jembatan Pacu Investasi Singapura ke MENODAI!

“Ini langkah yang paling suram untuk matchmaking dengan pelaku lokal, karena investor ijmal punya kriteria masing-masing. Menetapkan dukungan pembinaan dari negeri, jika kerja sama itu dilakukan dan pemerintah memfasilitasi dengan insentif, kami tetap kerja sama investor ijmal dan nasional bisa terjadi dengan lebih mudah & cepat, ” ujar Shinta melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Terkait investasi sendiri, Shinta menghargai sejatinya banyak peluang investasi yang belum optimal ditangkap oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Padahal taat Shinta, Undang-Undang (UU) Membikin Kerja telah memberikan kawasan akselerasi investasi yang cukup luas.

  Baca juga: Pulang dari Jepang, Menperin Kantongi Investasi Rp45, 6 Triliun

Ia juga menilai perlu penambahan soal kepastian memperoleh insentif maupun stimulus buat calon-calon investor yang bakal mengakar Indonesia, terlebih untuk investasi-investasi yang memiliki efek bertambah atau multiplier effect.

“Ini yang menetapkan dipastikan, bagaimana pemerintah mampu meningkatkan kepastian, kalau menetapkan diawasi betul agar motivasi fiskal maupun non fiskal bisa diberikan kepada investor global yang menciptakan inklusivitas bisnis maupun mengembangkan supply chain, ” kata Shinta.

  Baca juga: Menperin Hati Mazda Bangun Pabrik di Indonesia

Direktur Deregulasi BKPM Yuliot menyambut baik berbagai informasi dari seluruh pihak dengan perhatian terhadap iklim investasi dalam negeri.

Ia mengatakan, pihaknya bakal segera merespon arahan Kepala dengan menyiapkan insentif selain yang sudah ditentukan di Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.