Kemenkeu Catat Piutang Negara Sebesar Rp358, 5 Triliun

Kemenkeu Catat Piutang Negara Sebesar Rp358, 5 Triliun

JAKARTA – Departemen Keuangan (Kemenkeu), melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mencatat jumlah bruto piutang negara sebesar Rp358, 5 triliun. Hal ini tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Hal itu, disampaikan oleh Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Lukman Effendi dalam telekonfrensi keadaan ini. Pihaknya pun terus berusaha untuk menagih utang tersebut pada para debitur.

  Menyuarakan juga: Tarik Utang Rp693, enam Triliun, Sri Mulyani: Butuh Kos Besar

“Utang itu terdiri dari piutang piawai atau yang diharapkan akan dibayar dalam waktu kurang dari 12 bulan sebesar Rp297, 9 triliun. Kemudian piutang jangka panjang atau yang dijadwalkan baru diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sebesar Rp60, 6 triliun, ” ujar dia, Jumat (2/10/2020).

Kemudian, lanjut dia, piutang itu muncul sebab pajak maupun non-pajak dan piutang lain-lain. Di mana piutang bukan pajak biasanya timbul dari kesibukan operasional kementerian/lembaga (K/L) itu sendiri.

  Baca juga: Rasio Utang RI Singgung 34, 5% dari PDB, Sedang Aman?

“Seperti piutang royalti, sudah diberikan kerelaan oleh K/L tapi belum tukar kewajiban, lalu piutang pendapatan penggunaan kawasan hutan, atau mereka harus bayar sesuatu pada negara bertemu yang ada di K/L teknisnya. Maka itu jumlah bruto Rp297, 9 triliun ditambah Rp 60, 6 triliun, ” ungkap dia.

Dia selalu menjelaskan, piutang itu berada di kewenangan K/L terkait sebelum diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Di mana piutang dengan diserahkan ke PUPN ini ialah piutang yang sudah macet.

“Tapi penyerahan diperlukan dokumen lengkap meliputi besaran piutang, orang yang berutang, dan alamat debitur. Pasalnya PUPN bakal melayani penagihan secara optimal hingga melangsungkan berbagai cara yang telah ditetapkan Undang-Undang, ” tandas dia.

(rzy)