KemenkopUKM Perjuangkan LPS Koperasi Masuk RUU Cipta Kerja

KemenkopUKM Perjuangkan LPS Koperasi Masuk RUU Cipta Kerja

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM sedang memperjuangkan masuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi pada RUU Cipta Kegiatan. LPS Koperasi dinilai akan meningkatkan kepercayaan anggota koperasi dan menyampaikan rasa aman untuk menempatkan dananya di koperasi.

Petunjuk KemenkopUKM memperjuangkan dibentuknya LPS Koperasi, bukan hanya alasan sebagai jaring pengaman semata namun juga dapat memfasilitasi koperasi yang kesulitan likuiditas.

Deputi Bidang Perlindungan KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan LPS Koperasi sesuai dengan model APEX, yang berarti “pengayom” bagi institusi yang menjadi anggotanya dalam kejadian ini koperasi. Dia menyebutkan lembaga Apex dapat berfungsi sebagai institusi penyatuan atau pengumpulan dana (pooling of funds) , pemberian bantuan keuangan (financial assistance) & dukungan teknis (tehnical support) .

“Apabila ada anggota menghadapi kesulitan likuiditas dan permodalan, Apex dapat mewujudkan fungsinya, ” ujar Zabadi di Webinar Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Solusi Multi Dimensi Kebangkitan Koperasi Indonesia: “Akankah Mimpi Itu Cepat Menjadi Nyata. ”

Dia mencontohkan Koperasi Sekunder dimana anggotanya bisa saja tidak cuma satu jenis koperasi saja mengecualikan untuk semua jenis koperasi. Uang yang terkumpul baru dapat digunakan ketika ada anggotanya mengalami kesulitan likuiditas dan permodalan sebagai cara penyelamatan koperasi yang sedang kecil.

Zabadi mengatakan perkara likuiditas koperasi menjadi salah kasus serius yang terjadi saat tersebut. Pembatasan aktivitas usaha akibat pandemi Covid-19 telah memukul ekonomi bagian koperasi yang bergerak di UMKM.

Omzet anggota koperasi menurun sehingga tidak dapat membatalkan pinjaman disisi lainnya anggota memikat dana simpanan yang ada pada koperasi untuk dapat bertahan ditengah badai Covid-19. Hal ini secara otomatis berdampak terhadap likuiditas koperasi.

“Jika koperasi tak dapat memenuhi permintaan penarikan sokongan anggota, dampak terbesarnya adalah ketidakpercayaan anggota kepada koperasi yang dalam akhirnya terjadi rush money dan masalah hukum, ” ungkap Zabadi.

Dia menegaskan memulihkan keyakinan masyarakat terhadap koperasi sangat mendesak. Banyak kasus penipuan berkedok koperasi, penipuan yang dilakukan koperasi dengan cara menjanjikan imbal hasil yang tidak wajar yang berdampak melandai tingkat kepercayaan anggota masyarakat terhadap koperasi. Hal itu tidak akan terjadi apabila koperasi menjalankan nilai-nilai dan prinsip koperasi secara benar.

CM

(yao)