Kepala DPD Sebut Perlu Transparansi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit

Kepala DPD Sebut Perlu Transparansi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit

MAKASSAR – Dana bagi hasil sawit dinilai diperlukan. Hal ini ialah aspirasi sejumlah gubernur yang terlibat dalam 21 provinsi penghasil sawit kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mulai ditindaklanjuti.

Bertempat pada dapur redaksi harian Fajar pada lantai 4 Graha Pena Makassar, Sabtu pagi (26/9/2020), DPD RI helat focus group discussion tentang dana bagi hasil sawit untuk provinsi. “Serial diskusi ini penting untuk pengkayaan bahan bagi para-para Senator, ” ungkap LaNyalla.

  Baca juga: Ekspor serta Permintaan Sawit Dalam Negeri Positif

Hadir sebagai panelis, Ketua Komite IV Sukiryanto, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainuddin, dosen pasca sarjana UIT Makassar Dr Abdul Talib Mustafa dan hadir secara virtual, ulung perencanaan pembangunan Dr Son Diamar. Tampak pula hadir Senator pokok Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa dan tuan rumah Direktur harian Fajar Faisal Syam.

Saat membuka acara, LaNyalla mengatakan persoalan bermula dari kawasan penghasil Pemerintah Daerah yang tak mendapat DBH dari dana puluhan triliun rupiah yang dikelola sebab Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS). Sebagai catatan, di tahun 2019, BPD-PKS mengelola dana Rp47 triliun, yang berasal lantaran Bea Keluar dan Pungutan Ekspor CPO.

  Baca juga: Jepang Akan Bentuk 90 PLTBm dari Cangkang Sawit, Indonesia Harus Gercep

“Sebenarnya niat Presiden Joko Widodo membentuk BPD-PKS baik. Karena badan itu bertugas melakukan peran penelitian, pengembangan, dukungan prasarana, promosi dan peremajaan kelapa sawit. Badan ini juga untuk mendukung kalender Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan Bio Diesel B-30, ” urai LaNyalla.

Namun, tambahnya, untuk mendukung program-program di sektor hulu, khususnya untuk petani sawit masih sangat minim. Makin untuk pemerintah provinsi penghasil, sama sekali tidak ada. Padahal jalan & infrastruktur di provinsi juga dimanfaatkan oleh perkebunan kelapa sawit. Kawasan juga mendapat dampak dari urusan kebakaran lahan dan pencemaran lainnya.

Belum teristimewa jika dikritisi lebih dalam, BPD-PKS juga punya banyak kelemahan. Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit tahun 2018, terdapat 5 perusahaan sawit yang memperoleh dana sebab BPD-PKS sepanjang Januari hingga September 2017, dengan total dana sebesar Rp7, 5 Triliun.

Perusahaan-perusahaan tersebut, antara asing, Wilmar Group Rp4, 16 triliun, Darmex Agro Group Rp915 miliar, Musim Mas Rp1, 54 triliun, First Resources Rp479 miliar, dan LD Company Rp410 miliar.

  Baca selalu: Industri Sawit Kebal Virus Corona, Ekspor Lancar Jaya

Dan pada tahun 2020 ini, Kementerian ESDM menetapkan sebesar 18 Industri Bio-Diesel yang selalu memiliki konsesi perkebunan skala luhur mendapatkan jatah pendanaan untuk perluasan B-30.

Lantaran dana tersebut, Wilmar Group mencapai jatah sebesar 2, 5 juta kiloliter (kl) dan Musim Raka 1 juta kiloliter. Dan Kementerian ESDM tidak mencantumkan syarat khusus bagi industri tersebut untuk menjemput bahan baku dari koperasi-koperasi petani. Tentu kondisi ini merugikan petani Sawit.

“Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan sungguh harus dilakukan kajian tentang transparansi pengelolaan dana sawit oleh BPD-PKS. Sekaligus, mengupayakan perbaikan sehingga terjadi perubahan kebijakan, agar daerah pencetus, atau provinsi juga mendapatkan DBH sawit. Seperti halnya DBH migas dan pajak, ” bebernya.