Menaker: Banyak Pelintiran Isi UU Membangun Kerja

Menaker: Banyak Pelintiran Isi UU Membangun Kerja

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan banyak informasi yang salah diartikan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Situasi karena beberapa masyarakat tidak membaca isi per klaster UU Ciptaker.

“Ini banyak dengan terjadi pemelintiran isi undang-undang klaster ketenagakerjaan. Yang pertama tentang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap menyusun syarat-syarat hak pekerja atau pekerja PKWT dalam penyusunan perjanjian kegiatan, ” kata Ida dalam video virtual, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga:   UNDANG-UNDANG Cipta Kerja Didera Hoax, Menko Airlangga Ungkap yang Sebenarnya

Menurutnya, banyak yang mensalah artikan mengenai hak-hak pekerja atau buruh dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) alias kontrak. Padahal, undang-undang ini menyampaikan perlindungan tambahan berupa kompensasi pada saat berakhirnya PKWT.

“Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU 13 2003 yang itu justru menyerahkan pelindungan pekerja PKWT yaitu adanya kompensasi pekerja atau buruh era berakhirnya PKWT, ” katanya.

Baca Juga:   UU Cipta Kerja, Menaker Pastikan Skema Pesangon Tetap Ada

Dia menambahkan, pelestarian untuk pekerja alih daya ataupun outsourcing juga masih dipertahankan. Adapun, tenaga kerja alih daya justru mendapat perlindungan saat ada pemberian perusahaan alih daya.

“Kemudian syarat-syarat dan perlindungan pekerja alih daya atau outsourcing sedang tetap dipertahankan. Bahkan Undang-undang Membikin Kerja memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan mendaulat daya sepanjang objek pekerjaan sedang ada. Ini sesuai dengan putusan MK, ” tandasnya.

(fbn. -)