Mengibakan Bocor, YLKI: UU Perlindungan Petunjuk Pribadi Harus Disahkan

Mengibakan Bocor, YLKI: UU Perlindungan Petunjuk Pribadi Harus Disahkan

JAKARTA kepala Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan bahwa kebocoran data awak termasuk dalam pengaduan konsumen yang banyak diterima. Kebocoran data karakter ini juga terjadi di penuh platform ternama.

Kepala Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, maraknya kebocoran data ini dipicu dari belum adanya regulasi Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Karakter yang sampai saat ini tidak kunjung disahkan.

Baca juga: Belanja e-Commerce Tembus Rp20, tujuh Triliun, Beli Sembako pun Sekarang Online

Dia menyebut, hal ini menjadi sangat ironis ketika pemerintah menggadang-gadang ekonomi digital, transaksi daring, ekonomi daring, tapi Indonesia belum memiliki UNDANG-UNDANG Perlindungan Data Pribadi yang menjelma dasar terhadap transaksi ini.  

“Kita mendesak agar UU PDP harus segera disahkan untuk melindungi masyarakat terkait transaksi elektronik atau digital di pusat ekonomi digital, ” ujar Jujur dalam acara Market Review IDX Channel, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Rahasia Lulus Bisnis Online bagi Ibu Rumah Tangga

Tulus membicarakan, sebelum masuk dalam ruang ekonomi digital seharusnya pemerintah sudah menyimpan aspek-aspek regulasi dan kebijakan, khususnya untuk pelindungan pada konsumen. Menurutnya apa yang terjadi di Indonesia saat ini terbalik-balik, dimana pemerintah begitu bernafsu mendorong ekonomi digital, tapi belum menyiapkan aspek infrastruktur regulasi dan kebijakan untuk menangani konsumen.

“Di negara lain justru itulah yang digarap terlebih dulu, siapkan infrastruktur regulasinya, kemudian masuk ke ruang yang diharapkan yaitu ekonomi digital karena dengan era digital ekonomi benar jadi potensi ekonomi yang betul besar dan sangat efisien untuk pedagang dan konsumen, ” ucapnya.

“Tetapi di situ ada risiko-risiko yang harus diantisipasi konsumen yang menyangkut data pribadi, masalah penipuan, dan sebagainya, ” sambungnya.

(kmj)