Persyaratan bagi Perusahaan yang Tak Mampu Bayar THR

JAKARTA – Tunjangan Hari Raya (THR) wajib dikasih oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh, dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari awam keagamaan. Keputusan THR buat tahun ini sudah tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK. 04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tumpuan Hari Raya Keagamaan tarikh 2021 Bagi Pekerja/Buruh pada Perusahaan.

Namun, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Kepala (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani mengatakan, Covid-19 memberikan hasil yang signifikan terhadap perihal perekonomian pada saat tersebut terutama terhadap kelangsungan daya.

“Untuk itu, dalam kerangka pengamalan THR 2021, walaupun dikasih kesempatan untuk melakukan perundingan bipartite antara pihak pengusaha dan perwakilan pekerja kalau pengusaha merasa tidak siap, namun terdapat perbedaan secara aturan 2020, ” tegasnya.

Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat waktu pembayaran THR keyakinan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari awam keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan. Selain tersebut, perusahaan harus dapat memeriksa ketidakmampuan membayar THR 2021 secara tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

Fadjar juga mengingatkan, pemberian THR didasarkan pada Urusan 9 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Adapun untuk penjagaan pelaksanaan THR, dibentuk posko-posko THR 2021 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bahan, konsultasi, pemantauan pelayanan, pengaduan pembayaran THR. “Posko itu bisa diakses melalui daring dan luring, ” tutup Fadjar.

Menyuarakan selengkapnya: Tak Mampu Tukar THR, Istana Minta Kongsi Transparan

(kmj)