UMP Tahun Depan Tak Naik, Bos Buruh: Perlawanan Semakin Mengeras

UMP Tahun Depan Tak Naik, Bos Buruh: Perlawanan Semakin Mengeras

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPI) meminta seluruh gubernur dalam Indonesia mengabaikan Surat Edaran Gajah Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang meminta Upah Minimun Provinsi (UMP) tahun 2021 tak dinaikan.

Pemimpin KSPI Said Iqbal mengatakan aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan UMP 2021.

Baca Juga:   UMP 2021 Tidak Naik Instrumen Bantu Perusahaan, Buruh Dapat BLT

“Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata-mata, ” kata Said Iqbal pada keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).

Dia mengakui bila dunia usaha memang sedang mengalami kemerosotan akibat pandemi Covid-19. Namun, pemerintah juga harus bersikap lebih seimbang soal UMP 2021.

Baca Juga:   Sri Mulyani: UMP 2021 Tak Terangkat agar Perusahaan Tidak PHK Pekerja

“Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak berpunya. Faktanya di tahun 1998 kendati tetap ada kenaikan upah kecil untuk menjaga daya beli klub, ” tegasnya.

Tempat meragukan bila keputusan Menaker Ida ini sudah mendapatkan persetujuan dibanding Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Apakah presiden sudah mendapati keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?, ” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menjadikan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Informasi Nomor M/11/HK. 04/2020 ini menyusun tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).