UU Cipta Kerja Pangkas Birokrasi yang Gemuk

UU Cipta Kerja Pangkas Birokrasi yang Gemuk

JAKARTA – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU ini pun dipercaya berdaya pada membangun tren investasi ramah dunia.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup 1993-1998 Sarwono Kusumaatmadja, sudah zamannya bahwa investasi ramah lingkungan masuk ke dalam pasar investasi dan untuk itu semua penggolongan tentang investasi lingkungan hidup harus dipermudah. Dipermudah bukan berarti mengorbankan lingkungan. Karena pengaturan lingkungan hidup saat ini seperti halnya penggolongan di bidang lainnya masih bisa disederhanakan, namun tetap efektif.

Sarwono pun menyayangkan adanya persepsi ijmal, andaikata investasi dimudahkan otomatis tersebut berarti para pekerja dan lingkungan hidup dirugikan. Menurutnya, keberadaan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja adalah respons tanda saat ini.

Baca Juga:   Pengusaha serta AS Jajaki Peluang Investasi di Indonesia

“Karena kita sangat ketinggalan dalam regulasi. birokrasi juga terlalu gemuk serta aturan kita saat ini utama sama lain juga tidak sinkron sehingga kemudian pemerintah, dalam kejadian ini Pak Jokowi mengambil inisiatif untuk membuat apa yang dikenal Omnibus Law di mana segala macam aturan yang simpang siur dan saling bertentangan dengan birokrasi yang gemuk ini diselesaikan sekali lalu, ” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2020).

Pemerintah harus punya komunikasi yang bagus tentang UU Cipta Kerja biar orang yakin bahwa undang-undangini tak mengorbankan lingkungan atau para pekerja demi investasi. Menurutnya, karena inti utama yang ditonjolkan adalah memperingan investasi, orang otomatis berpikir lingkungan hidup dikorbankan.

Baca Juga: Menko Airlangga Ucap Sertifikasi Halal untuk UMKM Gratis Ada di UU Ciptaker

“Padahal kan tak. Karena banyak sekali instrumen-instrumen dunia hidup yang sudah waktunya diperkuat perannya, ” tuturnya.

Dia mengambil contoh dalam pengelolaan tata ruang. Misalnya Kajian Dunia Hidup Strategis, kemudian penilaian industri-industri berbasis resiko. Kalau risiko rupanya rendah tidak perlu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Jika risikonya sedang juga tak perlu AMDAL asalkan UPL dan UKL-nya (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) bagus.

“Kemudian semua perizinan pada bidang lingkungan harus disatukan dalam izin usaha. Sehingga kalau terjadi masalah di bidang lingkungan, maka izin usahanya dicabut. Kalau saat ini kan tidak. Jadi segmentasi susunan ini yang sedang dibenahi, ” tuturnya.

Mispersepsi menurutnya terjadi karena yang paling getol menyambut baik UU Cipta Kegiatan adalah Kamar Dagang dan Pabrik Indonesia.